BLT Pemerintah Pusat Untuk UMKM di Tanjabbar Tidak Tepat Sasaran

BLT Pemerintah Pusat Untuk UMKM di Tanjabbar Tidak Tepat Sasaran

BLT Pemerintah Pusat Untuk UMKM di Tanjabbar Tidak Tepat Sasaran
BLT Pemerintah Pusat Untuk UMKM di Tanjabbar Tidak Tepat Sasaran

AYOJAMBI.ID, TANJABBAR - Bantuan Lansung Tunai (BLT) Pemerintah Pusat melalui Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI berupa bantuan modal usaha sebesar Rp 2,4 juta untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tanjabbarat, Provinsi Jambi disinyalir tidak tepat sasaran dan  sehingga membuat masyarakat resah.

Pasalnya, banyaknya keluhan dari warga yang betul-betul memiliki usaha namun tidak mendapatkan BLT yang diluncurkan Pemerintah pusat tersebut melalui Dinas Koperindag di masing-masing daerah.

Berdasarkan beberapa laporan, warga yang benar-benar memiliki usaha mengeluh, meski telah mendaftar namun dana tak kunjung diterima. Namun, dipihak lain ada satu KK diketahui dua penerima BLT UMKM, hal ini menjadi pertanyaan karena tidak adanya petugas yang survei lansung ke lapangan.

Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanjab Barat, Syafriwan dikonfirmasi awak media terkait beberapa keluhan masyarakat tersebut mengakui pihaknya belum optimal, dan hanyarndandalkan data yang di serahkan oleh pihak desa dan kelurahan.

Dirinya hanya mengingatkan kepada pelaku usaha yang memfiktifkan data, ataupun usahanya tidak tergolong kedalam jenis UKM namun sudah mendapatkan bantuan, untuk mengembalikan bantuan tersebut. Karena menurut Syafriwan, cepat atau lambat akan ketahuan oleh sistem.

"Bagi masyatakat yang memanipulasi data, namun lulus dalam persyaratannya, maka resikonya bantuan yang telah mereka terima wajib dikembalikan. Sejauh ini ada beberapa pelaku usaha yang mengembalikan bantuan tersebut, karena usaha mereka sudah dikategorikan usaha yang besar, bukan UKM," pungkas dia.

Dikatakn dia, saat ini sudah ribuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Tanjab Barat yang lolos verifikasi bahan untuk Bantuan Presiden Produktif (Banpres Produktif) oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

"Ada sebanyak 5.488 Pelaku UMKM yang sudah kita ajukan ke pusat. Dari data yang diperoleh, yang lolos verivikasi ada 911 pelaku usaha. Sebenarnya ada lebih dari itu, karena sekarang masih dalam tahap verifikasi. Namun kalau kita perkirakan ada 1000 lebih yang sudah dinyatakan lolos," ujarnya.

Sementara, untuk UMKM yang telah menerima bantuan, dirinya mengakui pihaknya belum mendapatkan infonya yang pasti.

"Karena UMKM yang lolos ini nantinya akan mendapatkan informasi dari pusat melalui Bank BRI sebagai Bank penyalur. Selanjutnya orang yang menerima bantuan tersebut nantinya akan mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank melaui SMS," jelasnya.

"Jadi hal tersebutlah yang membuat kita belum dapat merekap secara total bantuan yang sudah tersalurkan di Kabupaten Tanjab Barat," terangnya.

Mengenai mekanisme pendaftaran, Syafriwan menuturkan pihaknya bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa-desa.

"Kita ada 13 Kecamatan dan tak mungkin Diskoperindag mampu mengcover semua wilayah tersebut, jadi kita meminta bantuan ke pihak Kecamatan, Desa hingga ke RT," jelas Syafriwan dengan didampingi Kabid UKM.

"Nanti mereka lah yang menyampaikan data UMKM yang ada, selanjutnya kita rekap dan kirimkan ke pusat dan akan diseleksi oleh pusat melalui sistem. Disamping itu ada juga masyarakat yang mendaftarkan langsung ke kantor," bebernya.

Setelah di verifikasi, lanjut Syafriwan, nantinya pusat akan menetapkan calon penerima, kemudian di SK kan dan baru lah disalurkan melalui Bank penyalur.

"Kalau hanya dengan kita, tentunya bagi UKM yang mempunyai pinjaman maupun yang telah menerima bantuan lain tentulah akan lolos, karena kita tidak punya sistem tersebut. Namun akan berbeda dengan yang di pusat, tentunya mereka bisa mengcroscek hal yang demikian dengan sistem yang mereka punya," terangnya. (put)



Related Articles