TANJABBAR, AYOJAMBI.ID - Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD KH Daud Arif Kualatungkal terkesan gagal. Pasalnya, terbukti hutang sama pihak ke tiga mencapai puluhan Miliar Rupiah. Hal ini disampaikan anggota Dewan dari Komisi ll DPRD Tanjab Barat, Suprayogi Syaiful.
Ketua komisi ll DPRD Tanjabbarat, Suprayogi Syaiful menyarankan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi untuk melakukan audit investigasi terkait utang rumah sakit umum KH Daud Arif Kualatungkal yang mencapai Puluhan Miliar.
Hal tersebut menurutnya, karena nilai utangnya cukup fantastis, untuk itu harus dilakukan Audit khusus guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum.
“Ya saran kita ada baiknya Pemkab minta BPK atau BPKP untuk mrlakukan audit investigasi dalam persoalan ini biar jelas dan terang menerang,” katanya kepada awak media, Selasa (16/11) ditemui di gedung DPRD Tanjabbar.
Selain itu, audit investigasi juga untuk mengetahui apakah ada kerugian negara dibalik utang tersebut.
Jika nantinya ada temuan atau pelanggaran hukum dibalik utang itu, kita dari dewan akan melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langka selanjutnya," tegas politisi Golkar ini.
Dimana diketahui utang pihak RSUD ini dari pihak ketiga yang diduga sebesar Rp 20 Miliar terutama hutang terhadap distributor obat obatan.(ken)
