AYOJAMBI.ID, TANJABBAR - Institusi Penegak Hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat dinilai kehilangan keberanian dalam mengungkap dugaan adanya mafia paket-paket proyek fisik maupun non fisik yang bersumber dari dana APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tanjab Barat.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Penggiat Anti Korupsi (LSM Petisi) Kabupaten Tanjab Barat, Syarifuddin kepada wartawan.
"Diduga jajaran Institusi penegak hukum maupun para Wakil Rakyat di Tanjab Barat belum mampu mengungkap gerombolan perampok uang APBD/APBD-P Tanjabbar yakni para oknum mafia paket-paket proyek fisik/non fisik yamg terindikasi merugikan keuangan Negara atau Daerah," sebut Udin Codet, sapaan akrabnya.
Disebutkan dia, dari RKA belum dibahas di DPRD Tanjab Barat, namun para oknum mafia disinyalir telah mengkapling-kapling paket-paket proyek fisik dan non fisik nya.
"Jika hal tersebut memang betul terjadi, hendaknya para wakil rakyat Tanjab Barat membuktikan sesuai kewenangannya. Apabila ada unsur pidana serahkan saja langsung kasus tersebut dengan jajaran institusi penegak hukum langsung dikawal sampai ke meja hijau," beber Sarifuddin.
Bahkan, dia mengibaratkan oknum-oknum yang diduga sebagai mafia proyek APBD dan APBD P Tanjab Barat seperti 'Satwa yang dilindungi'.
"Serta kebal hukum, artinya segerombolan Perampok Uang Rakyat diduga sengaja dipelihara, dikembang biakkan dan dilindungi," ujarnya.
Berdasarkan isu yang beredar di masyarakat, beberapa oknum yang diduga terlibat sebagai mafia proyek APBD dan APBD P Tanjab Barat tahun 2020 yakni pegawai honorer inisial R dan C dan beberapa pejabat pemerintah yakni Y, A, dan T. Masing-masing oknum tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda.
(put)
